A.
Pengertian
Badan Usaha Milik
Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan
nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.
Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah
melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut
menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya
adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan
pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara
BUMN
B.
Sejarah BUMN
BUMN utama berkembang dengan monopoli
atau peraturan khusus yang bertentangan dengan semangat persaingan usaha sehat
(UU no. 5 tahun 1999), tidak jarang BUMN bertindak selaku pelaku bisnis
sekaligus sebagai regulator. BUMN kerap menjadi sumber korupsi, yang lazim
dikenal sebagai sapi perahan bagi oknum pejabat atau partai.
Pasca krisis moneter 1998, pemerintah giat
melakukan privatisasi dan mengakhiri berbagai praktek persaingan tidak sehat.
Fungsi regulasi usaha dipisahkan dari BUMN. Sebagai akibatnya, banyak BUMN yang
terancam gulung tikar, tetapi beberapa BUMN lain berhasil memperkokoh posisi
bisnisnya.
Dengan mengelola berbagai produksi
BUMN,pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan
jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat.Karena,apabila terjadi monopoli
pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak,maka dapat
dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari
tingkat harga yang cenderung meningkat.
Berikut
beberapa orang yang dipercayai sebagai pemimpin BUMN dari awal hingga sekarang
(red-2014)
- Direktorat Jendral Pembinaan BUMN : I Nyoman Tjager
- Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN : Laksamana Sukardi
- Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan II: Rozy Munir
- Menteri BUMN: Laksamana Sukardi Masa jabatan 2001-2004
- Menteri BUMN: Ir. Sugihartor Masa jabatan 2004-2006
- Menteri BUMN: Sofyan A. Djalil Masa jabatan 2006-2009
- Menteri BUMN: Mustafa Abubakar Masa jabatan 2009-2011
- Menteri BUMN: Dahlan Iskan Masa jabatan (2011-sekarang)
BUMN merupakan perusahaan yang bergerak di
berbagai sektor seperti, farmasi, teknologi, telekomunikasi, transportasi,
perbankan, perkebunan, perminyakan dan pertambangan dan lain sebagainya. Sama
halnya seperti sebuah perusahaan, BUMN juga merupakan Perseroan Terbatas dan
dilihat dari sudut pandang ekonomi juga memiliki pemegang saham tertinggi.
Tentunya pemegang saham tertinggi dalam perusahaan BUMN tak lain adalah
pemerintah itu sendiri walaupun saham juga berada di tangan swasta dan minimal
pemerintah menguasai saham sebesar 51% (baca UU No. 19 tahun 2003) . Oleh
karena itu, setiap perangkat aparatur BUMN ditinjau langsung oleh pemerintah.
- Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah.
- Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah.
- Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah.
- Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
- Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.
- Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara.
- Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat.
- Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.
- Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara.
- Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi.
- Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara.
- Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi.
- Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri.
- Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
- Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank.
Perusahaan persero adalah BUMN yang
berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51%
dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan
mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi
dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai
perusahaan.
Ciri-ciri Persero adalah sebagai
berikut:
·
Pendirian
persero diusulkan oleh menteri kepada presiden
·
Pelaksanaan
pendirian dilakukan oleh mentri dengan memperhatikan perundang-undangan
·
Statusnya
berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang
·
Modalnya
berbentuk saham
·
Sebagian
atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
·
Organ
persero adalah RUPS, direksi dan komisaris
·
Menteri yang
ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah
·
Apabila
seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika
hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas
·
RUPS
bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan
·
Dipimpin
oleh direksi
·
Laporan
tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan
·
Tidak
mendapat fasilitas negara
·
Tujuan utama
memperoleh keuntungan
·
Hubungan-hubungan
usaha diatur dalam hukum perdata
·
Pegawainya
berstatus pegawai Negeri
Fungsi RUPS dalam persero pemerintah
ialah memegang segala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPS juga
berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi persero adalah orang
yang bertanggung jawab atas pengurusan persero baik di dalam maupun diluar
pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan okeh RUPS. Komisaris
adalah organ persero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan
melaporkannya pada RUPS.
Persero terbuka sesuai kebijakan
pemerintah tentang privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau
seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero
yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat
berubah. Persero yang tidak bisa diubah ialah:
·
Persero yang
menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN
·
Persero yang
bergerak di bidang hankam negara
·
Persero yang
diberi tugas khusus untuk kepentingan masyarakat
·
Persero yang
bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang secara tegas dilarang diprivatisasi
oleh UU
Di Indonesia sendiri yang sudah
menjadi Persero adalah PT. PP (Pembangunan Perumahan),PT Bank BNI Tbk, PT Kimia
Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT Tambang Timah Tbk, PT Indosat Tbk (pada akhir
tahun 2002 41,94% saham Persero ini telah dijual kepada Swasta sehingga
perusahaan ini bukan BUMN lagi), dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,Pt.Garuda
Indonesia Airways(GIA).
ii.
Perusahaan
umum
Perusahaan Umum(PERUM) adalah suatu
perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum,tetapi
sekaligus mencari keuntungan.
Ciri-ciri Perusahaan Umum (Perum):
·
Melayani
kepentingan masyarakat umum.
·
Dipimpin
oleh seorang direksi/direktur.
·
Mempunyai
kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta.
Artinya,perusahaan umum(PERUM) bebas
membuat kontrak kerja dengan semua pihak.
·
Dikelola
dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara.
·
Pekerjanya
adalah pegawai perusahaan swasta.
·
Memupuk
keuntungan untuk mengisi kas negara.
Contohnya : Perum Pegadaian,
Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum ANTARA,Perum Peruri,Perum Perumnas,Perum
Balai Pustaka.
iii.
Perusahaan
jawatan
Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai
salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal
Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri Perusahaan Jawatan antara
lain sebagai berikut:
·
memberikan
pelayanan kepada masyarakat
·
merupakan
bagian dari suatu departemen pemerintah
·
dipimpin
oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen
departemen yang bersangkutan
·
status
karyawannya adalan pegawai negeri
Contoh Perusahaan Jawatan (Perjan):
Perjan RS Jantung Harapan Kita Perjan RS Cipto Mangunkusumo Perjan RS AB
Harahap Kita Perjan RS Sanglah Perjan RS Kariadi Perjan RS M. Djamil Perjan RS
Fatmawati Perjan RS Hasan Sadikin Perjan RS Sardjito Perjan RS M. Husein Perjan
RS Dr. Wahidin Perjan RS Kanker Dharmais Perjan RS Persahabatan
·
Perusahaan jawatan kereta api(PJKA),bernaung di bawah
Departemen Perhubungan.Sejak tahun 1991 Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)
berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) berubah menjadi Perusahaan
Negara Kereta Api (PENKA),dan yang terakhir berubah nama menjadi PT.Kereta Api
Indonesia (PT.KAI).
·
Perusahaan
Jawatan Pegadaian bernaung di bawah Departemen Keuangan.Pada saat
ini,Perusahaan Jawatan Pengadaian berubah nama menjadi Perum Penggadaian.
Ciri-ciri BUMD adalah sebagai
berikut:
·Pemerintah memegang hak atas segala
kekayaan dan usaha
·Pemerintah berkedudukan sebagai
pemegang saham dalam pemodalan perusahaan
·Pemerintah memiliki wewenang dan
kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan
·Pengawasan dilakukan alat pelengkap
negara yang berwenang
·Melayani kepentingan umum, selain
mencari keuntungan
·Sebagai stabillisator perekonomian
dalam rangka menyejahterakan rakyat
·Sebagai sumber pemasukan negara
·Seluruh atau sebagian besar modalnya
milik negara
·Modalnya dapat berupa saham atau
obligasi bagi perusahaan yang go public
·Dapat menghimpun dana dari pihak
lain, baik berupa bank maupun nonbank
·Direksi bertanggung jawab penuh atas
BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan
Tujuan Pendirian BUMD:
·
Memberikan
sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara
·
Mengejar dan
mencari keuntungan
·
Pemenuhan
hajat hidup orang banyak
·
Perintis
kegiatan-kegiatan usaha
·
Memberikan
bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah
E. Manfaat
BUMN
·
Memberi
kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan
kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa.
·
Membuka dan
memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja.
·
Mencegah
monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak
oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat.
·
Meningkatkan
kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa,baik
migas maupun non migas.
·
Menghimpun
dana untuk mengisi kas negara ,yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan
dan mengembangkan perekonomian negara.
a.
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- Perum Perhutani(Persero)
- Perum Prasarana Perikanan Samudera
- PT Inhutani I(Persero)
- PT Inhutani II (Persero)
- PT Perikanan Nusantara(Persero)
- dll
b.
Pertambangan dan Penggalian
- PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
- PT Bukit Asam (Persero) Tbk
- PT Pertamina (Persero)
- PT Sarana Karya(Persero)
- PT Timah (Persero) Tbk
c.
Industri Pengolahan
- Perum Percetakan Negara Indonesia
- Perum Percetakan Uang Republik Indonesia
- PT Balai Pustaka (Persero)
- PT Barata Indonesia (Persero)
- dll
d.
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
- PT Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
e.
Konstruksi
- Perum Pembangunan Perumahan Nasional
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk
f.
Transportasi dan Pergudangan
- Perum DAMRI
- Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta
- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk
- dll
g.
Jasa Keuangan dan Asuransi
- PT Bahana PUI (Persero)
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
- PT PANN Multi Finance (Persero)
- PT Pegadaian(Persero)
- PT Jamsostek
- Dll
Dan masih banyak lagi contao perusahaan yang sudah di naungi oleh BUMN
Sumber :